Bawaslu: Pilkada DKI 2012 Rawan Gugatan

Author - July 11, 2012

Bawaslu: Pilkada DKI 2012 Rawan Gugatan, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2012 rawan konflik seiring masih banyaknya permasalahan dalam persiapan hajatan lima tahunan itu. Berbagai persoalan yang masih mewarnai di antaranya, terlambatnya distribusi kartu pemilih hingga minus dua hari pemilihan, terlambatnya distribusi kotak dan surat suara, masih adanya alat peraga yang beredar, dan persoalan daftar pemilih tetap (DPT).

Anggota Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron mengatakan, bila persoalan-persoalan tersebut tidak selesai hingga hari H pelaksanaan pemungutan suara, Rabu (11/7/2012), Pilkada DKI terindikasi rawan konflik.

“Bisa diprediksi dari awal. Ketidakpuasan dari timses pasangan cagub-cawagub mengenai DPT. Dan ini bisa berlanjut pada ketidakpuasan pelaksanaan Pemilukada,” katanya, Selasa (10/7/2012), di Jakarta.

Jika rasa tidak puas berlanjut, ia memprediksi, kualitas Pilkada akan dipertanyakan melalui mekanisme gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Misalnya, terkait dugaan kecurangan pada saat pelaksanaan atau adanya temuan praktik politik uang dan suap. Bila hal itu benar-benar terjadi, kualitas Pilkada DKI, menurut Daniel, benar-benar menurun. Sebab, pada Pilkada DKI Jakarta 2007 tidak ada gugatan ke MK.

“DKI ini ibarat kawah candradimuka Indonesia menuju Pileg dan Pilres 2014. Bila terjadi kekacauan di Pemilukada DKI maka dikhawatirkan akan menular ke daerah lainnya,” ujar Daniel.

Ia berpendapat, berbagai persoalan yang masih mewarnai menjelang pelaksanaan pemungutan suara disebabkan beragam faktor. Seperti ketidaksiapan sumber daya manusia hingga masalah-masalah non teknis.

Bisa dimulai dari pendataan pemilih hingga pemuktahiran pemilih. Masih adanya masalah DPT jelang pemilihan berarti ada ketidakpatutan dari time planning yang ditetapkan. Jadi tidak heran apabila terjadi demikian dan ini sekaligus pelajaran bagi daerah-daerah dalam memersiapkan pilkada.

Bawaslu sendiri telah mengantisipasi jika pelaksanaan Pilkada menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, salah satunya dengan mendirikan posko Pengawasan Pemilu Terpadu (Awaslupadu).

Masyarakat dapat melaporkan apa saja terkait pelaksanaan pilkada. Jadi mereka buka pintu selebar-lebarnya bila terjadi kecurangan atau bentuk apapun.

Bawaslu: Pilkada DKI 2012 Rawan Gugatan

Comments are closed.