Gayus Dituntut 20 Tahun Penjara

Author - December 23, 2010

Gayus Dituntut 20 Tahun PenjaraBerita Terbaru, Terdakwa kasus Mafia Pajak, Gayus Tambunan yang telah menggelapkan uang negara tersebut hanya divonis kurungan selama 20 tahun serta denda sebesar Rp 500 juta atau subsider enam bulan kurungan. Hal itu dissampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rhein E Singal dalam sidang pembacaan tuntutan Gayus di Jakarta, Rabu kemarin (22/12/2010). JPU menilai pihaknya menuntut agar majelis hukum yang memeriksa dan mengadili Gayus memutuskan jika Gayus memang terbukti bersalah karena melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Hukuman yang dijatuhkan selama 20 tahun tersebut diambil dari pasal mengenai Tindak Pidana Korupsi. Gayus terjerat kasus dengan pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 UU tahun 1999 tentang tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Serta pasal 5 ayat (1) huruf a UU nomor 31 tahun 1999 Tipikor sebagaimana telah diubah pada UU nomor 20 tahun 2001 Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan pasal 6 ayat 1 huruf a UU nomor 31 tahun 1999 Tipikor dan Pasal 22 jo Pasal 28 UU nomor 31 tahun 1999 Tipikor sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 Tipikor.

Yang memberatkan Gayus yaitu dari tindakan terdakwa yakni dalam masa baktinya yang relatif singkat di kantor pajak selama 4 tahun. Penuntut umum menyatakan, “Tidak nampak sama sekali jiwa kepentingan terdakwa selaku abdi negara, selain memanfaatkan kelemahan Sistem di Direktorat Jenderal Pajak untuk kepentingan pribadi,” katanya. “Usia yang masih relatif muda (terdakwa) sama sekali tidak memerhatikan perilaku terpuji dan terhormat bahkan cenderung koruptif, sehingga mengkhawatirkan dapat merusak mental di lingkungan kerjanya,” ucapnya.

JPU menambahkan sikap perilaku tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. “Terdakwa tidak mengakui perbuatannya bahkan berbelit-belit di persidangan, tidak menyesali perbuatannya bahkan selama proses persidangan dalam masa penahanan terdakwa justru mengulangi perbuatannya dengan menyuap aparat hukum demi kepentingan pribadi,” ujarnya. “Hal yang meringankan tidak ada,” kata JPU, menegaskan.

Comments are closed.