Inilah 13 Alasan DPR Tunda RUU Tentang Tembakau

Author - July 28, 2011

HarianBerita – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ignatius Mulyono mengungkapkan 13 alasan dari fraksi-fraksi agar pembahasan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan ditunda. Penundaan ini beralasan dibutuhkannya waktu untuk memikirkan RUU tersebut agar nantinya tidak terjadi kesimpang siuran di dalam publik.

“Saya tidak mau, setelah RUU ini jadi, saya diberi hormat di satu sisi, tapi dilempar batu di sisi lain,”Kata Mulyono dalam Executive Forum Media Indonesia, di Jakarta, dikutip dari detik, Kamis 28/7/2011.

Dengan adanya penundaan ini DPR mengharapkan masyarakat bisa ikut memahami dan mengerti bagaimana sulitnya membuat RUU seperti RUU Tembakau.

Berikut ini ke-13 alasan tersebut:
1. Terjadi gesekan dalam masyarakat yang peduli kesehatan karena efek rokok dan petani tembakau yang peduli pada petani. Hal ini diusulkan oleh F-PD, F-PDIP, F-Gerindra, F-PKB, F-PAN.

2. RUU yang akan dibuat hendaknya tidak hanya mengatur persoalan dampak produk tembakau, melainkan juga pengolahan tembakau mulai dari hulu sampai hilir. Hal itu diusulkan oleh F-PD, F-PG, F-Gerindra.

3. Judul dan isi RUU harus lebih sesuai dengan materi yang ada di dalamnya. Diusulkan oleh F-PKS, F-Hanura.

4. Perlu peninjauan kembali soal aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis termasuk menjustifikasi pengendalian produk tembakau sebagai penyebab polisi, karena di sisi lain kendaraan bermotor juga melakukan hal yang sama. Hal ini diusulkan oleh F-Hanura.

5. RUU haruslah memberikan pengaturan yang berimbang dan memperhatikan kepentngan industri kecil khususnya perokok. Diusulkan oleh F-Hanura.

6. Perlu peninjauan kembali terhadap pengaturan tentang pemeriksaan jenis dan kadar kandungan dan emisi produksi rokok. Diusulkan oleh F-Hanura.

7. Kompetisi antar negara berkembang dengan negara maju dalam kompetisi antara perusahaan tembakau dan produk olahan tembakau dengan perusahaan farmasi, antara perusahaan rokok besar dan kecil. Diusulkan oleh F-Hanura.

8. Pengaturan kawasan tanpa produk tembakau atau rokok harus memenuhi kualifikasi tertentu, seperti alat pengisap udara. Diusulkan oleh F-Hanura.

9. Perlu adanya sinkronisasi RUU Tembakau dengan peraturan perundang-undangan terkait seperti UU Cukai, UU Perlindungan Konsumen, UU Tenaga Kerja, UU Kesehatan, UU Perkebunan, dan UU Merek. Diusulkan oleh F-Hanura.

10. Perlu mengatur perlindungan terhadap petani tembakau dengan penelitian yang berkelanjutan, pembinaan dan budidaya, penanganan dan pemasaran tembakau. Diusulkan oleh F-PD, F-PDIP, F-PPP, F-PAN, F-PG, dan F-PKS.

11. Dalam hal cukai dan fiskal, penerimaan negara, industri rokok memberikan pemasukan yang besar. Tahun 2010 mencapai 10 triliun dan fiskal sekitar Rp 66 triliun. Diusulkan oleh F-PD, F-PDIP, F-PPP, F-Hanura, F-PKB, dan F-PG.

12. Perlu pengaturan terhadap ekspor dan impor produk tembakau. Karena adanya konsolidasi industri rokok global yang diwarnai oleh akuisisi perusahaan multinasional. Diusulkan oleh F-PDIP, F-PKB, dan F-PKS.

13. RUU juga harus memperhatikan kesempatan kerja, yang menurut data Kemenakertrans ada sekitar 7,5 juta tenaga kerja dari 3.800 pabrik rokok. Diusulkan oleh F-PKB, F-PKS, dan F-PDIP.

Comments are closed.