Korupsi Uang ‘Receh’, Dihukum Berat atau Ringan?

Author - July 15, 2012

Korupsi Uang ‘Receh’, Dihukum Berat atau Ringan?, Genderang perang terhadap korupsi terus ditabuh. Aparat tidak pandang bulu, dari korupsi ratusan miliar hingga bilangan jutaan rupiah. Menyikapi hal ini, aparat penegak hukum terbelah untuk menghukum para terpidana, dengan hukuman berat atau ringan.

Dalam catatan detikcom, Minggu (15/7/2012) seorang Kepala Desa (Kades) Sinduadi, Sleman, Yogyakarta Kusumastana (51), dijatuhi vonis oleh Mahkamah Agung (MA) 2 tahun tahanan kota dalam kasus korupsi atas pengadaan ruko di atas tanah desa.

Kasus ini bermula ketika Kusumastana yang menjabat jadi kades periode 1996-2004 membangun ruko di atas tanah desa. Tetapi hasil sewa ruko sebesar Rp 70 juta tidak masuk kas desa, tetapi masuk ke kantong pribadi sang Kades.

Pada 24 Februari 2011, PN Sleman menjatuhi hukuman Kusumastana 1 tahun penjara dengan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan. Mendapati putusan ini, Kusumastana banding. Tetapi dihukum dengan hukuman serupa. Kusumastana yang tidak terima lalu mengajukan kasasi di MA dan dikabulkan. Alhasil, Kusumastana tidak perlu meringkuk di penjara.

Beda di Yogyakarta, beda pula di Pacitan, Jawa Timur. Delapan orang harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena dituduh korupsi dana rehab gedung Puskesmas Pakis Barru, Nawangan, Pacitan, Jawa Timur. Nilai korupsi yang dituduhkan hanya Rp 1,8 juta.

Namun 6 dari mereka dibebaskan Pengadilan Negeri (PN) Pacitan karena tidak terbukti korupsi. Tapi dua orang dihukum penjara 1 tahun oleh PN Pacitan, termasuk Ketua DPC Partai Hanura, Sutikno. Tidak terima, Sutikno memilih kasasi ke MA daripada masuk bui atas dakwaan yang dinilainya rekayasa itu.

Perlawanan terhadap hukuman juga dilakukan dari Papua. Herlina Koibur mengaku bersalah telah menerima tips Rp 3 juta dari pembuatan speedboat di Kabupaten Supiori, Papua. Namun sebagai PNS pemda, dia tidak terima mendapat hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta atas perbuatannya tersebut.

Herlina berdalih, masih banyak koruptor miliaran rupiah yang cuma dihukum dalam hitungan bulan. Tidak terima, Herlina melawan dengan menggugat UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kasus ini masih bergulir di MK.

Kasus terakhir yang terungkap yaitu terjadi di Pacitan, Jawa Timur. Sekretaris Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Probolinggo, Jawa Timur, dan penanggung jawab pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), Agus Siyadi yang mempergunakan dana ADD tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp 5,795 juta.

PN Probolinggo dan PT Surabaya mengganjar Agus Siyadi dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta dan uang pengganti sebesar uang yang dikorupsi. Tidak terima, Agus pun kasasi dan dikabulkan.

“Menjatuhkan pidana selama 2 bulan. Pidana itu tidak usah dijalankan kecuali di kemudian hari selama 4 bulan berakhir apabila terdakwa dipersalahkan,” demikian bunyi putusan yang diketok pada 25 Januari 2012 oleh majelis hakim Imron Anwari (ketua), Surachmin dan MS Lumme.

Pendapat anggota DPR pun terbelah terkait masalah ini. Anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul, menganggap putusan tersebut berbahaya bagi upaya pemberantasan korupsi. “Yang namanya korupsi, berapapun itu, harus ditindak tegas, dihukum, diberi sanksi. Karena kalau nggak, sangat berbahaya ini,” kata Ruhut.

Adapun anggota Komisi III lainnya, Martin Hutabarat meminta MA harus menjelaskan alasan di balik putusan tersebut.”Jadi memang MA sebaiknya memberi penjelasan dan latar belakang mengenai hukuman kasasi tersebut. Apakah ini hendak membuat terobosan hukum atau apa,” Martin Hutabarat.

Namun, putusan MA ini tidak selamanya ditentang oleh DPR. Wakil Ketua Komisi III DPR, Nasir Djamil menyatakan sepakat dengan keputusan kasasi Mahkamah Agung terkait kasus korupsi Rp 5 juta.

Dia juga sependapat dengan keputusan kasasi MA tersebut. Sebab nilai kerugian negara relatif sedikit.

Korupsi Uang 'Receh', Dihukum Berat atau Ringan?

Comments are closed.