Tahun Ini, SBY Terima 1.609 Pengaduan Rakyat

Author - May 10, 2011

Tahun Ini, SBY Terima 1.609 Pengaduan RakyatBerita Terbaru, Sepanjang tahun 2011 ini, dari mulai Januari hingga April, Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) telah menerima sebanyak 1.609 pengaduan masyarakat yang disampaikan langsung kepada SBY. Apakah hal tersebut memiliki inti bahwa SBY telah gagal dalam menjabat sebagai Presiden? Apalagi, jumlah tersebut belum termasuk pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui SMS 9949 yang penanganannya dilakukan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Sosial.

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kemsetneg, Yoseph Indrajaya, mengungkapkan dari 1.609 pengaduan yang masuk, sebanyak 407 pengaduan terkait dengan masalah hukum, 238 mengenai masalah ketenagakerjaan, 228 mengenai pertanahann, 218 masalah-masalah umum, 184 pengaduan mengenai masalah dugaan penyalahgunaan wewenang, 145 dugaan korupsi dan 60 pengaduan mengenai tatalaksana birokrasi.

Dari jumlah tersebut, laporan yang telah ditindaklanjuti oleh Setneg kepada instansi terkait sebanyak 714. Selain itu terdapat pula 221 laporan yang terus dimonitor oleh Setneg karena masih ditangani oleh instansi terkait, sebanyak 295 telah diberikan apresiasi kepada instansi terkait dan diberikan tanggapan kepada pelapor, sedangkan sisanya masih memerlukan pendalaman substansi dan klarifikasi data lebih lanjut.

“Setiap pengaduan yang ditujukan kepada Bapak Presiden akan ditindaklanjuti melalui Menteri Sekretaris Negara, sepanjang memenuhi persyaratan,” tegas Yoseph di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (10/5/2011).

Ia menyebutkan, pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan dengan identitas pelapor jelas, substansi materi laporan logis dan memadai serta didukung oleh data dokumen yang valid akan segera ditindaklanjuti.

Pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaran, dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan pengawasan, evaluasi dan meningkatkan kapasitas aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan.

“Namun demikian, mengingat luasnya permasalahan yang disampaikan maka tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat juga melibatkan instansi yang berwenang dalam hal ini instansi penegak hukum dan/atau instansi terkait permasalahan yang diadukan,” tambahnya.

Comments are closed.